Dubes RI Ditertawakan Negara-Negara Islam, Karena Ieddul Fitri tanggal 31 Hari Rabu

Ketetapan sidang itsbat Pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011, ditertawakan dunia lantaran nyeleneh serta menyelisihi ketetapan negara-negara Arab yang berlebaran hari Selasa 30 Agustus 2011.



Hal itu diungkapkan oleh H. Djoko Susilo, Dutabesar RI untuk Switzerland serta Liechtenstein. Tanpa hendak mempertanyakan perolehan sidang itsbat penetepan 1 Syawal 1432 H yang dijalankan Kemenag RI, Djoko menuturkan dirinya kesulitan menjawab pertanyaan asal para koleganya, dutabesar negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“Saat ini kita ditertawaakan dunia. Saya susah sekali menjawab pertanyaan kawan-kawan sejawat dubes negara-negara OKI. Kita kok nyeleneh sendiri (melakukan Idul Fitri pada hari Selasa),” kata Djoko kepada RMOL, Selasa, (30/8/2011).

Berbeda dengan Indonesia, hampir seluruh negara di daerah Eropa serta Timur Tengah menggelar shalat Idul Fitri pada hari Selasa. Biasanya mereka memakai metode hisab maupun perhitungan yang diperkuat beserta metode rukyat maupun pengamatan kemunculan hilal. Penggabungan kedua metode ini menjadikan perhitungan tentang awal bulan Syawal merupakan semakin akurat.

Demi memuaskan si penanya, Djoko menyampaikan sebenarnya penentuan tanggal 1 Syawal tersebut untuk Indonesia. Adapun masyarakat Indonesia yang terletak di luar negeri diminta taat serta patuh pada ketetapan Islamic Center setempat. Djoko khawatir sangat banyak pihak di Indonesia yang terjebak pada pendekatan kuno di masa lalu. Sementara di Eropa, masyarakat biasanya meyakini pada kemampuan teknologi. Toh, bukankah manusia telah datang ke bulan?

Mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan sebenarnya Islam terkait erat dengan iman, ilmu dan amal. Islam merupakan agama yang mengagungkan ilmu pengetahuan semacam bagian dari keyakinan tentang ketauhidan Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Jadi jikalau saat ini telah terdapat teknologi tinggi seharusnya masalah mengintip hilal ya pakai teknologi,” katanya lagi.

Di masa depan, Djoko berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama bersikap netral dalam penentuan 1 Syawal ini. Posisi pemerintah idealnya, menurut dia, adalah sebagai fasilitator yang tak perlu ikut campur tangan, apalagi memberikan stempel berupa keputusan.

“Sebaiknya hal seperti ini biar diurus MUI dan ormas Islam saja tanpa dicampuri birokrat. Ndak bagus kesannya,” pungkas Djoko.

Sebagaimana diberitakan voa-islam.com sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah di tanah air, setelah Pemerintah dalam sidang itsbatnya menganulir hasil rukyat dan memutuskan Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada hari Rabu (31/8/2011).

Tim rukyat Kementerian Agama (Kemenag) di Pantai Kartini Jepara dan Cakung Jakrta Timur, dalam kesakaian di bawah sumpah, menyatakan sudah melihat hilal pada Senin sore (29/8/2011), yang berarti Selasa sudah masuk 1 Syawal.

Hasil pantauan Tim Rukyat itu sesuai dengan pantauan Tim Rukyat di negara-negara Arab. Arab Saudi memastikan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 30 Agustus 2011, karena pada Senin, (29/8/2011), hilal sudah terlihat.

Setelah Arab Saudi mengumumkan jatuhnya 1 Syawal 1432 Hijriah, negara-negara yang lain pun mengikutinya, di antaranya: Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam juga berlebaran Selasa.

Sebagian umat Islam di tanah air belebaran Selasa karena mengikuti hasil rukyat -baik rukyat lokal maupun global- dan hisab. Kaum Muslimin yang berlebaran hari Selasa ini berbarengan dengan Arab Saudi dan dunia Arab lainnya. Beberapa kalangan yang berlebaran Selasa antara lain: Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jama’ah Anshorut Tauhid (JAT), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jum’iyat An-Najat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pesantren Gontor, dan sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengakui rukyat.

Sementara kalangan yang berlebaran Rabu 31 Agustus 2011 mengikuti keputusan pemerintah, antara lain Nahdlatul Ulama, PERSIS, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lain sebagainya. [ahana/rmo]

Baca Selengkapnya...

Kronologi Ru’yat di Cakung, Benarkah Kementerian Agama Menyembunyikan Kebenaran?

Tidak seluruh masyarakat Nahdliyin mengikuti Pemerintah di antara penetapan 1 Syawal 1432 Hijriyah. Beberapa masyarakat NU Jakarta menyelisihi ketetapan Pemerintah yang menganulir perolehan penglihatan hilal oleh Tim Rukyat di Cakung.



Selain masyarakat Kediri Jawa Timur, beberapa masyarakat Nahdliyin Jakarta pun menolak ketetapan sidang itsbat Kementerian Agama (Kemenag) yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.

Yaitu KH Maulana Kamal Yusuf, salah satu ulama besar Jakarta yang pula menjabat Rois Suriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Ulama yang akrab disapa Kiai Kamal ini menyerukan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin yang masih berpuasa hari ini, Selasa 30 Agustus 2011 supaya cepat berbuka puasa. Hari ini, tegasnya, telah masuk 1 Syawal 1432 H.

Sesuai pengamatan hilal oleh Tim Rukyat yang dipimpinnya, Kiai Kamal sudah mengambil sumpah 3 orang saksi yang membuktikan hilal pada Senin sore (29/8/2011) kemarin di Pondok Pesantren Al-Husainiah, Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur.

"Ketiga saksi yang bersumpah memperhatikan hilal tepat ketika waktu Magrib. Posisinya miring ke selatan di antara keadaan vertikal, dengan durasi hilal 5 menit," papar Kiai Kamal, di Jakarta, Selasa (30/8).

Kiai Kamal menegaskan, rukyat di Cakung dijalankan dengan tiga metode rukyat. Masing-masing, 4,35 derajat, 3 derajat, serta 2 derajat. Ketiga saksi dengan metode masing-masing menyatakan memperhatikan hilal.

Tetapi, Kiai Kamal menyesalkan petugas asal Pengadilan Agama Jakarta Timur yang ada di tempat ketika itu, enggan mengambil sumpah ketiga saksi yang sudah melihat hilal. Malahan, petugas tersebut menghindar dari tempat rukyat saat akan pengambilan sumpah.

Lantaran tak ada yang mengambil sumpah, hingga Kiai Kamal diminta buat mengambil sumpah ketiga saksi itu. Didampingi Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, serta Pimpinan Pondok Pesantrean Al-Itqon, KH Mahfud Assirun.

"Ketiga saksi bersumpah, demi Allah telah melihat hilal tepat saat waktu Magrib. Posisi hilal miring keselatan dalam keadaan vertikal. Dengan durasi hilal 5 menit," kata Kiai Kamal.

Hasil rukyat di Cakung itu sempat dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Ahmad Jauhari, di depan Sidang Itsbat. Namun, kata Kiai Kamal, pemerintah menganggap hilal tidak mungkin dirukyat karena posisinya di bawah ufuk. "Tapi kita yang merukyat, melihatnya di atas ufuk," sergahnya.

Menurut Kiai Kamal, telah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dengan saksi yang melihat hilal. "Pemerintah berijtihad, kita juga berijtihad. Tapi, ijtihad pemerintah tidak bisa membatalkan ijtihad kita," tegas Kamal.

Karena itu, tim rukyat di Cakung, mengambil keputusan bahwa hari ini, Selasa 30 Agustus 2011, sudah masuk 1 Syawal 1432 Hijriah. "Bagi yang saat ini masih berpuasa dianjurkan untuk segera berbuka. Karena haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal," imbau Kamal.

Kegiatan rukyat di Cakung, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Husainiah pimpinan KH Muhammad Syafi’I ini sudah berlangsung selama 50 tahun. Rukyat di Cakung tidak hanya dilakukan setahun sekali menjelang Lebaran saja, tapi dilakukan setiap bulan untuk mencocokkan perhitungan hisab.

KH Muhammad Syafi’i adalah ahli falaq yang mampu melakukan hisab rukyat dengan 11 cara. Pada rukyat Senin (29/8) kemarin, kesebelas cara itu digunakan. "Sembilan cara hisab menyatakan hilal di atas ufuk, hanya 2 cara hisab yang di bawah ufuk," kata Kiai Kamal.
[taz/rpb]

Sumber :suaranews

Baca Selengkapnya...

Dokumentasi berita "Tanah ambles di desa sambiyan" 09 November 2010

Bangkalan, Bhirawa
Tanah di perkampungan Parseh, Desa Sambiyan, Kecamatan Konang yang ambles sejak Kamis (4/11) lalu, kini mulai menjalar ke Desa Sen-asen, tetangga sebelahnya. Akibatnya, dinding rumah warga terdekat dengan titik ambles, retak
Hafid, 40, pemilik rumah, baru menyadari jika di beberapa dinding bangunannya mulai retak, Senin (8/11) pagi hari. Rumah yang ditempatinya berjarak sekitar 200 meter dari titik land subsidence (penurunan permukaan tanah). Pada bagian samping kiri hingga ke bagian di salah satu ruangannya retak. "Saya baru tahu tadi pagi kalau tembok ini retak," tuturnya, Selasa (9/11).
Selain itu, Hafid juga meresahkan kondisi satu-satunya sumur yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Padahal, lanjutnya, sumur tersebut digunakan warga dari tiga desa; Sambiyan, Sen-asen, dan Cankareman, Kecamatan Konang.
Dari pantuan di lokasi, sumur yang berada di Desa Sambiyan itu rusak bukan karena tertimbun material yang jatuh menutupi sumur. Kendati tanah di sekeliling sumur itu mengalami penurunan permukaan tanah, tanah yang ada di dasar sumur malah naik. Sehingga sumber air rusak. "Tanah di dalam sumur naik ke atas menutupi mata airnya.
Sehingga sumur menjadi dangkal," jelas Hafid.
Ia menambahkan, dari dua hektar tanah yang mengalami land subsidence, seperempatnya adalah miliknya yang dijadikan lahan bercocok tanam sebagai penopang kebutuhan hidup keluarganya.
Kades Sambiyan, Marsikan yang datang ke lokasi nampak prihatin dengan kondisi desanya. Selain terancam kesulitan air bersih di musim kemarau, ia juga mengkhawatirkan retakan tanah yang mulai merambat ke desa sebelah, Sen-asen perbatasannya hanya berjarak 100 meter dari titik land subsidence. "Sepertinya tinggal menunggu amblesnya saja," jelasnya.
Rombongan Komisi C DPRD Bangkalan yang mendatangi lokasi mendesak Dinas Pertambangan dan Energi beserta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan segera mengambil langkah kongkrit guna mengetahui penyebab terjadinya land subsidence di Desa Sambiyan.
Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar menegaskan,apakah hal tersebut disebabkan human errors atau memang gejala alam. "Buktikan ke masyarakat jika kerusakan itu bukan disebabkan pengeboran yang dilakukan PT SMEC di tahun 1988 silam atau karena secara alamiah," tegasnya.
Dengan kejadian ini, Mukaffi Anwar menghimbau masyarakat yang ada di tiga desa itu tidak panik. "Tunggu hasil penelitian dari instansi terkait yang pastinya akan disosialisasikan kepada warga di tiga desa itu," himbaunya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangkalan, Abdul Hakim yang juga tengah berada di lokasi meyakini, kejadian tersebut bukan disebabkan imbas dari pengeboran PT SMEC di tahun 1988 yang diributkan warga. "Hal seperti itu terjadi
karena pada lapisan tanah tersebut, susunan tanah tidak padat.
Terdapat beberapa lubang yang menyebabkan tanah bergeser ke bawah," jelasnya.
Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan, pihaknya masih menunggu dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. "Rencana hari ini (baca : kemarin red.) kami bersama-sama meninjau lokasi ini. Tapi tidak jadi datang," ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Yulianto melalui Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Hari Adji mengemukakan, kondisi lahan bersifat terasiring itu harusnya diberikan pohon penyangga yang berfungsi menahan kekuatan tanah.
"Saya amati di lokasi itu gersang. Kalau hanya pohon pisang tidak kuat menahan laju air hujan yang menyebabkan kerusakan lingkungan," urainya
Sumber:www.harianbhirawa.co.id

Baca Selengkapnya...

Puluhan warga yang terdiri dari Desa Sambiyan dan Cangkaremen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Senin (26/7), menggelar unjuk rasa di pertigaan jalan desa setempat.

Mereka menuntut ganji rugi rumah retak akibat eksplorasi minyak dan gas (migas) yang dilakukan SPE Petroleum Ltd di sumur Dolang-dolang II, Desa Senasen, Kecamatan Konang. Pasalnya ganti rugi yang telah dibayarkan terlau rendah.

Koordinator lapangan (koorlap) aksi, Bairi, dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak SPE Petroleum supaya membayar ganti rugi terhadap warga yang rumahnya retak akibat eksplorasi migas.

“Kami mununtut dibayarkan ganti rugi yang setimpal dengan kerusakan rumah yang diderita warga,” teriak Bairi.

Bairi menjelaskan, pihaknya SPE Petroleum tidak memberikan ganti rugi yang pantas pada warga yang rumahnya retak-retak. Dimana SPE Petroleum hanya membayar ganti rugi berkisar antara Rp 25 ribu hingga Rp 60 ribu.

“Ganti rugi dengan senilai tersebut mana cukup untuk memperbaiki rumah yang retak akibat kegiatan eksplorasi migas di sumur dolang-dolang II,” ucapnya.

Menurut Bairi, pembayaran ganti rugi tersebut dinilai sangat kecil bila dibandingkan dengan ganti rugi yang diterima warga di Desa Tlokoh, Kecamatan Kokop. Disana warga mendapatkan ganti rugi berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp11 juta.

“Padahal, kerusakan rumahnya sama dengan milik warga yang ada di Desa Sambiyan dan Cangkareman, kok bias beda nilainya kenapa,” ujarnya.

Selain membuat rumah warga retak, sambung Bairi, kegiatan eksplorasi juga mengakibatkan jalan desa bergelombang dan berlubang. Namun, hingga saat ini belum diperbaiki oleh SPE Petroleum.

“Karena sering dilalui alat berat milik Petroleum, banyak jalan desa yang berlubang dan bergelombang. Ironisnya, petroleum belum juga memperbaiki hingga sekarang,” paparnya.

Puas menyampaikan aspirasi, puluhan massa ini membubarkan diri dengan dengan tertib. Aksi tersebut, mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat.
Sumber: www.kabarmadura.com

Baca Selengkapnya...